Setuju Gak Wisuda untuk TK hingga SMA?

Setuju gak wisuda untuk TK hingga SMA? Bahasan tentang wisuda di 4 jenjang ini selalu jadi bahasan panas di akhir tahun ajaran. Sepertinya akan terus jadi perdebatan yang gak berujung.

Perdebatan semakin ramai karena di medsos siapapun bebas beropini. Tapi, malah terkadang jadi bola liar. Ya, menjadi ramai karena masing-masing punya sudut pandang. Sayangnya jadi terlihat seperti menyamakan kondisi di manapun sama. Padahal belum tentu, lho.

Alasan Chi berpendapat seperti itu, karena secara pribadi setuju aja dengan wisuda. Tetapi, tentu ada beberapa catatan. Dan, berdasarkan pengalaman mengikuti wisuda dari TK hingga SMA, semua punya aturan berbeda. Ceritanya pun berbeda. Bahkan, ketika Keke lulus SMA, dia termasuk segelintir siswa yang menolak ikut wisuda, lho. 

Kemendikbudristek: Wisuda TK-SMA Tidak Boleh Jadi Kegiatan Wajib

Nai saat wisuda PAUD. Sempat nangis karena maunya naik panggung ditemenin Bunda. Jadilah Chi satu-satunya orang tua yang naik ke panggung hehehe.

Oke, kita berangkat dari pendapat Kemedikbudristek dulu, ya. Apalagi Chi lihat, banyak netizen yang meminta Mendikbudristek, Nadiem Makarim, untuk melakukan pelarangan terhadap kegiatan ini.

 

Kemendikbudristek memang tidak membuat larangan terhadap kegiatan wisuda TK-SMA. Tetapi, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tehtang Komite Sekolah, Pihak sekolah bersama komite sekolah harus mendiskusikan bersama orang tua murid untuk kegiatan sekolah.

 

Peraturan tersebut tidak hanya untuk wisuda, lho. Tetapi, juga untuk kegiatan lain, misalnya study tour. Karena beberapa orang tua pun ada yang menuntut dihapuskannya study tour. Alasannya sama seperti wisuda yaitu memberatkan biaya orang tua.

 

Nah, lebih jelas lagi dari aturan tersebut ada di Pasal 12. Intinya, Komite Sekolah DILARANG melakukan kegiatan yang mencederai integritas sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung.

 

Jadi, jelas kan ya kalau acara seperti wisuda dan study tour gak boleh ada paksaan. Tapiiii ... Ada 2 hal yang berbeda ketika anak-anak bersekolah di swasta dan negeri.

 

Sekolah Negeri di DKI Tidak Mengadakan Wisuda

Wisuda Keke saat TK

Ah, masa' sih? Bukannya di SD ini, SMP itu, SMA sana mengadakan wisuda? Itu sekolah negeri, lho.

Iya, memang banyak sekolah negeri yang mengadakan wisuda. Termasuk, sekolah Keke dan Nai yang di negeri. Tapi, sebagai orangtua udah tau belum peraturan serta alasannya?

Keke dan Nai mulai sekolah negeri mulai SMP. Kemudian Keke lanjut ke SMAN, sedangkan Nai SMAnya di swasta. Sebelumnya Chi perjelas dulu kalau Keke dan Nai sekolah negerinya di Jakarta. Karena bisa aja, kan, setiap Disdik punya aturan berbeda.

 

Sampai tahun lalu, Disdik DKI Jakarta memberlakukan aturan sekolah DILARANG melakukan pungutan apapun terhadap siswa atau orang tua murid. Jangankan wisuda yang biaya bisa ratusan ribu hingga jutaan. Sekadar membuka uang kas yang cuma seribu atau dua ribu per minggu/bulan pun gak boleh. Kalau sampai terbukti sekolah melakukan punutan sanksi keras bakal diberlakukan, termasuk untuk kepala sekolahnya.

 

Tapi, selama anak-anak bersekolah di negeri, Chi gak pernah nanya aturan resminya. Pokoknya percaya aja ma penyampaian Kepsek kalau ada larangan pungutan apapun. Alhamdulillah, memang selama anak-anak sekolah di negeri, sekolah gak pernah melakukan pungutan. SPP pun gratis.

 

Setidaknya itu aturan sampai setahun yang lalu, ya. Sampai Keke lulus SMA. Chi udah gak ngikutin lagi tahun ini karena Nai, kan, sekolahnya kembali di swasta. Jadi gak tau, deh, tahun ini aturannya masih sama atau enggak. Sejak awal masuk SMPN/SMAN walas Keke dan Nai selalu menekankan tentang larangan pungutan. 

Bermasalah Gara-Gara Ada Pungutan

Pernah kejadian waktu Keke kelas 7, banyak orangtua murid yang menginginkan disediakan projektor. Katanya, supaya siswa gak nyatet di papan tulis terus. Karena bukan termasuk fasilitas sekolah, para orangtua pun sepakat untuk patungan.

Setelah terpasang, ternyata kelas lain banyak yang pengen ikutan. Satu per satu mulai pada pasang projektor di kelas masing-masing. Entah gimana ceritanya, ada yang mengadu ke Disdik. Mulai terjadi kehebohan dan masalah besar.

Semua orang tua kelas 7 diminta membuat surat pernyataan bermaterai yang isinya menyatakan projektor dibeli dengan sukarela tanpa melibatkan pihak sekolah. Mending kalau 1 kelas 1 surat. Ini per orang tua dan harus ditulis tangan. Kebayang gak, tuh, berapa ratus surat yang harus dikumpulin hehehe.

Tapi, Chi mending karena hanya diminta menulis surat pernyataan. Korlas, Komite Sekolah, dan pihak sekolah lebih ribet lagi. Salah satu orang tua cerita itu alasan dia gak mau lagi terlibat di komite. Karena pernah punya pengalaman kurang lebih sama ketika anaknya bersekolah di SD Negeri. Malah masalahnya hanya karena ada orang tua yang keberatan dengan uang kas Rp10 ribu sebulan. Tapi, ngadunya ke Disdik, urusannya pun jadi panjaaaang.

Sampai Keke lulus SMP, gak ketahuan siapa yang melapor ke Disdik. Yang menyedihkan dari peristiwa itu adalah terjadi kasak-kusuk. Su'udzon dengan beberapa orang tua. Sedih, lho. Kan, belum tau bener atau enggak. Malah jadinya ngeghibah dan bisa jadi fitnah. Hiks!

Aturan Disdik DKI dan Daerah Lain Mungkin Saja Berbeda

Keponakan Chi tahun ini lulus SMP. Bulan Februari atau Maret gitu, jalan-jalan ma sekolahnya ke Jogja. Katanya acara perpisahan. Tentu aja ada bayaran.

Selama Keke dan Nai bersekolah di negeri, gak ada jalan-jalan sekalipun yang dilakukan oleh sekolah. Padahal waktu mereka masih TK dan SD, satu tahun ajaran bisa 2x jalan-jalan. Ya itu balik lagi ke alasan karena gak boleh melakukan pungutan. Makanya, gak ada yang namanya jalan-jalan, study tour, atau apa pun namanya.

Waktu Keke mau lulus SMP memang ada acara perpisahannya di salah satu hotel di Bandung. Tapi, murni orang tua yang buat. Bahkan pihak sekolah gak ada satu pun yang ikut, termasuk walas. Jadi hanya siswa yang jalan-jalan, ditemani oleh korlas serta komite. Pihak sekolah, termasuk walas, gak ikut karena gak mau nanti jadi masalah panjang kayak kejadian projektor, uang kas, atau apapun.

Karena inisiatif orangtua, makanya bikinnya per kelas. Jadi, tiap kelas beda-beda acara perpisahannya.

Nah, beda sama keponakan Chi. Acara perpisahan jalan-jalan ke Jogja justru diselenggarakan oleh sekolah. Tentu guru-guru pun ikut jalan-jalan. Makanya, di awal Chi bilang bisa jadi aturan Disdik DKI dan daerah lain berbeda. Karena keponakan Chi ini sekolah negerinya juga bukan di Jakarta.

Sekolah negeri di DKI melakukan pelepasan, bukan wisuda. Acaranya di sekolah dan pakai seragam. Gak ada biaya sama sekali. Datang kayak ke sekolah aja.

Beda ma keponakan Chi yang sekolah negerinya bukan di DKI. Tetap ada wisuda di sekolah. Pakai baju formal, misalnya yang perempuan berkenaan dan dandan. Ada bayarannya juga. Nah, tapi Chi gak nanya ini acaranya murni dibuat orangtua atau ada sekolah juga terlibat.

Ketika Keke Menolak Ikut Wisuda SMA

Chi ceritain dulu tentang wisuda SMP, ya. Keke ikutan wisuda SMP. Acaranya diselenggarakan di salah satu hotel berbintang dan cukup mewah. Tapi, ya, sama kayak acara-acara lainnya. Semuanya diselenggarakan oleh orangtua. Sekolah gak sedikit pun ikut campur.

Lho, tapi wisuda kan ada semacam menyerahkan ijazah secara simbolis? Memanggil setiap siswa untuk naik ke panggung. Masa' orangtua yang melakukan?

Yang melakukan memang pihak sekolah yaitu Kepsek dan Walas. Guru-guru lain GAK ADA yang hadir. Tapi, pihak sekolah hanya sebagai undangan. Setelah proses wisuda selesai, dilanjutkan dengan pentas seni. Nah, di acara pensi ini tinggal siswa dan orangtua yang menikmati acara.

Saat Nai lulus SMP malah gak ada wisuda sama sekali. Karena masih pandemi. Jadi hanya pelepasan secara sederhana melalui zoom. 

[Silakan baca: Pengalaman Mengikuti Wisuda Virtual]

 

Memang sih ya saat pandemi semua sekolah melakukan wisuda via Zoom. Tapi, acara Nai bener-bener sederhana banget. Gak ada tuh pakai baju formal kayak mau ke pesta dan dandan. Hanya pakai seragam sekolah. Itu pun bawahannya tetap pakai baju tidur wkwkwkwk. Ya, kan, cuma duduk doang. Karena acaranya juga cuma dengerin sambutan dan pengumuman semuanya lulus. Gak disebutin namanya satu per satu. Jadi ya santai aja pakai bawahan baju tidur hehehe.

Keke menolak ikut wisuda SMA. Alasannya 3 tahun sekolah online karena pandemi. Udah gak ada keinginan diwisuda. 

Bagi kami, secara biaya juga termasuk berat. Karena masing-masing orangtua diminta patungan sekitar Rp4 juta-an. Memang rinciannya gak hanya untuk wisuda, tetapi sudah termasuk buku tahunan dan bimbel. Tetapi, tetap aja hitung-hitungannya bagi kami masih kemahalan. Apalagi pandemi baru juga mereda, tentu ada orang tua yang masih diterpa cobaan keuangan.

Tapi, kami menyerahkan semuanya kepada Keke. Bagi beberapa anak bisa jadi wisuda menjadi salah satu momen spesial. Apalagi dibarengi dengan prom night. Tentu kami gak ingin membuat Keke menjadi sedih kalau dilarang wisuda. Kami tetap mengizinkan.

Jadi, penolakan memang murni keinginan Keke. Alasannya seperti yang disebutkan sebelumnya. Keke juga menolak ikut bimbel yang diadakan komite sekolah. Karena sudah bimbel di luar sekolah.

Tentu aja terjadi drama. Semacam ada pemaksaan secara halus dari korlas dan komite. Ya, gak halus-halus banget sebetulnya karena Chi akhirnya kepancing debat di WAG. Padahal selama ini seringnya silent reader hehehe.

Ya udah karena merasa gak menemukan titik temu, Chi pun menelpon Wakepsek. Tentu sebelumnya berdiskusi dengan Walas dulu dan disarankan menghubungi Wakepsek. Pertanyaan kami simple aja, ijazah dan berkas penting lainnya akan dipersulit gak kalau menolak diwisuda?

Jawabannya tidak. Penjelasannya masih sama bahwa sekolah negeri di Jakarta memang dilarang keras melakukan pemungutan. Jadi, gak ada kewajiban siswa ikut wisuda. Apalagi sampai ada pemaksaan. Bukan sekolah pula yang bikin acara tersebut. Setelah dapat penjelasan tersebut, kami pun memutuskan gak mau ikutan patungan. Kalaupun sampai ada omongan ini itu di WAG, pura-pura gak lihat aja lah, ya. Kalau perlu keluar dari grup 😂😂.

Yang juga perlu di-highlight adalah ternyata masih banyak orang tua yang belum tau tentang hal ini. Gak mau nanya, tapi langsung berasumsi kalau sekolah yang mewajibkan sehingga orangtua terpaksa membayar. Ujung-ujungnya menyalahkan sekolah. Padahal berbagai kegiatan seperti itu, termasuk wisuda, murni urusan orang tua, lho.

Nah, saran Chi, coba tanyakan ke sekolah masing-masing tentang hal ini kalau sekolahnya di negeri. Jangan bikin asumsi sendiri. Apalagi langsung nyalahin sekolah. Lebih ribet lagi kalau langsung misuh-misuh di medsos. Kemudian menjadi viral dan menjadi bola liar.

 

Padahal sebetulnya bisa diselesaikan dulu secara internal. Apalagi seperti yang Wakepsek Keke bilang kalau setiap tahun selalu ada aja orangtua yang gak tau tentang larangan melakukan pungutan di sekolah negeri di DKI Jakarta. Tapi, bukannya nanya malah langsung nyalahin sekolah.

Kami pun sebetulnya udah tau aturan ini sejak anak-anak masuk negeri. Tapi, sengaja menelpon untuk memastikan peraturannya. Alhamdulillah, Keke tetap dapat ijazah dan berkas lain sesuai waktunya. Gak ditahan atau ditunda hanya karena dia menolak diwisuda.

Kalau begitu, kenapa gak sekalian dilarang aja? Kan, udah jelas pihak sekolah memang gak bisa melakukan pungutan.

Kalau dari penjelasan sekolah, banyak orang tua yang tetap ingin ada wisuda. Alasannya kurang afdol kalau hanya pelepasan. Anak-anak juga jadi gak punya momen perpisahan seru sama teman-temannya.

Akhirnya, diambil jalan tengah. Silakan bikin wisuda, tetapi jangan libatkan sekolah. Dan, jangan pula diwajibkan. Makanya, Keke pun tetap dibolehkan gak ikut wisuda. Semua berkas yang menjadi haknya tetap diberikan dengan lancar.

 

Nah, buat sekolah atau komite yang tetap ingin mengadakan wisuda, bijaklah menentukan biaya. JANGAN ADA PEMAKSAAN. Kan, bisa diukur rata-rata ekonomi keluarga di sekolah masing-masing. Kasih keringanan biaya bagi yang gak mampu.

Setiap Sekolah Swasta Punya Rincian Biaya yang Berbeda

Berbeda dengan sekolah negeri, kalau di swasta tentu ada biayanya. Besar kecilnya relatif. Tergantung sekolah swasta mana yang dipilih. Tapi, biasanya ada uang pangkal dan SPP. Kalau uang daftar ulang dan lainnya kembali ke kebijakan sekolah masing-masing.

Perhatikan Rincian Pembiayaan di Sekolah Swasta

Waktu Keke dan Nai TK ada gak ada uang daftar ulang. Jadi, hanya membayar uang pangkal dan SPP plus biaya untuk pentas seni di akhir tahun. Kalau jalan-jalan, seingat Chi udah termasuk dalam kegiatan sekolah yang gak perlu bayar lagi.

Sebelum mulai tahun ajaran baru, Nai harus daftar ulang. Tentu aja ada biayanya sebesar Rp1.250.000,00. Naik sedikit dari tahun lalu. Nah, teman-teman suka perhatiin gak biaya daftar ulang yang dibayar mencakup apa aja?

Perinciannya bisa beda-beda di tiap sekolah, lho. Waktu Keke dan Nai SD juga ada biaya daftar ulang. Seingat Chi kisaran Rp3 juta-an. Jadi, setiap tahun kami menganggarkan biaya sekitar Rp7-8 juta untuk daftar ulang. 

 

Kalau dibandingkan dengan biaya daftar ulang Nai di SMA, malah lebih besar saat SD, ya. Malah itu biaya sekian tahun lalu. Sekarang mungkin bisa lebih besar lagi biayanya.

Tapi, biaya daftar ulang saat SD udah mencakup semua perlengkapan dan kegiatan. Buku-buku pelajaran, berwisata sama sekolah 2x dalam setahun, hingga wisuda udah gak diminta bayaran lagi. Bisa dikatakan selama anak-anak SD, kami hanya mengeluarkan biaya untuk uang pangkal, daftar ulang, dan spp. Oiya, ada biaya perpisahan juga, menginap di villa atau hotel.

Sedangkan biaya di sekolah Nai saat SMA masih ada plus-plusnya. Ada uang buku-buku LKS, study tour, dan PAS (Penilaian Akhir Semester). Mungkin nanti wisuda juga ada biaya lagi.

Sebaiknya Jangan Memaksakan Kehendak

Kalau dibandingkan, Chi memang lebih suka pembiayaan saat anak-anak SD. Karena gak banyak printilannya. Cukup bayar SPP setiap bulan dan uang daftar ulang setiap tahun. Uang pangkal, kan, hanya sekali saat mendaftar. Sedangkan uang perpisahan juga hanya sekali di kelas 6.

Pembiayaan saat TK juga sama enaknya. Malah gak ada uang daftar ulang. Jadi SPP aja setiap bulan hingga lulus. Lalu, bayar lagi untuk wisuda dan pentas seni setahun sekali.

Bukan berarti juga pembiayaan di SMA gak enak, ya. Tetap terukur dan jelas, kok. Gak ada biaya-biaya ghoib atau pungutan gak jelas.

Ketiganya punya persamaan yaitu sama-sama gak ada uang kas. Mungkin karena semua pembiayaannya jelas, ya. Fasilitas sekolah bisa terpenuhi dengan baik. Jadi, gak ada alasan untuk mengumpulkan uang kas.

Karena dari pengalaman kami setiap sekolah swasta punya pembiayaan beda-beda, maka sebaiknya jangan memaksakan harus sama. Boleh banget tanya sedetil mungkin. Tapi, jangan malah jadi kita yang ngatur-ngatur, apalagi sampai maksa. Kalau memang gak setuju, ya, cari sekolah lain.

Contohnya, nih, di sekolah Nai sekarang ada biaya untuk PAS (UAS kalau Chi bilangnya hehehe) sebesar Rp250 ribu. Jadi, total per tahun biayanya Rp500 ribu. Tentu sebelum mendaftar Chi menanyakan alasan ada biaya tersebut. Sekolahnya pun menjelaskan alasannya.

Dari penjelasan tersebut tetap masih ada sedikit kurang sreg, ya.  Tapi, kan, banyak pertimbangan yang akhirnya tetap menyekolahkan Nai di sana. Jangan sampai memaksakan tetap pengen sekolah di sana, tapi menolak membayar uang PAS. Alasannya hanya karena saat SD dan SMP gak ada bayaran untuk ujian akhir. Ya gak bisa lah disama-samain gitu. Jadi, kalau hanya sedikit gak sreg, ya ikutin aja aturannya kalau memang tetap ingin sekolah di sana.

Nah, begitu pun dengan wisuda atau biaya lainnya. Sebaiknya ditanyain secara detil sebelum memutuskan memilih sekolah. Kalau termasuk yang setuju dengan wisuda, ya jangan memaksakan diri untuk bersekolah swasta yang selalu wisudaan.

Kalau untuk berdiskusi, Chi rasa masih bisa. Ketika Keke dan Nai SD juga ada beberapa anak yang ekonomi orangtuanya kurang mampu. Jadi, ketika acara perpisahan, orang tua lainnya ikut nalangin supaya anak-anak tersebut bisa tetap ikut tanpa orangtuanya diwajibkan membayar.

Nah, mungkin bagi orangtua yang ingin anaknya bersekolah di salah satu sekolah, tapi kurang sreg karena ada wisuda, bisa berdiskusi. Kalau gak ikut wisuda dibolehin gak? Siapa tau sekolahnya mengizinkan. Tapi, kalau ternyata gak dibolehin, sebaiknya jangan memaksakan. Coba cari alternatif sekolah lain.

Tapi, gimana kalau sekolah lain jauh lokasinya atau itu hanya satu-satunya sekolah?

Sejujurnya, Chi belum mengalami kondisi begini. Karena jumlah sekolah cukup banyak di sini. Apalagi sekolah swasta.

Tapi, saran Chi tetap sama. Coba didiskusikan dulu dengan pihak sekolah. Karena apa pun kalau dipaksakan memang gak enak. Bisa-bisa malah jadi bentrok dan kurang baik untuk kedua belah pihak.

Sebetulnya Wisuda atau Pentas Seni?

"Wisuda terus dari TK sampai SMA. Nanti jadi gak spesial lagi kalau diwisuda sarjana."

Menurut Chi, belum tentu juga. Meskipun sama-sama wisuda, tapi prosesinya berbeda. Di jenjang TK hingga SMA seremonialnya lebih sederhana. Durasinya juga lebih pendek. Lebih lama pentas seninya.

Nah, wisuda dan pentas seni selalu dibuat sepaket. Makanya Chi setuju ada wisuda karena sebetulnya pengen lihat Keke dan Nai mentas. Selalu terharu banget melihat anak-anak perform.

Tapi, Chi pernah baca tweet salah seorang netizen, katanya di salah satu TK ada wisudaan pakai lagu Gaudeamus Igitur. Agak berlebihan ya menurut Chi kalau sampai ada lagu itu. Ya, mungkin teman-teman punya pendapat berbeda. Silakan aja.

Jadi, inti dari postingan yang panjang ini adalah kami termasuk yang setuju aja ada wisuda. Seremonialnya juga berbeda dengan universitas. Malah sebetulnya lebih ke pentas seni. Momennya aja dibarengin. 

 

Waktu PAUD dan TK memang pakai toga gitu. Tapi, tetap gak kayak wisuda sarjana. Emang wisuda-wisudaan aja. Prosesinya juga sebentar banget. Lamaan pentas seninya.

Sekarang, kan, hampir masuk tahun ajaran baru. Kalau teman-teman sedang mencari sekolah baik negeri atau swasta, sebaiknya tanya sedetil mungkin, termasuk biayanya. Lebih bagus lagi kalau juga tau aturannya. Gak apa-apa kok banyak nanya dan mencari tau. Daripada nanti terkaget-kaget sendiri.